SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
Hal ini ditandai dengan digelarnya High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Provinsi Kaltim.
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (5/8/2025), juga dirangkaikan dengan penyerahan Paritrana Award 2025, sebuah bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang aktif memberikan perlindungan bagi para pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Hadirkan Seluruh Pemangku Kepentingan
Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud membuka pertemuan ini secara daring dari Jakarta. Sementara secara luring, hadir Wakil Gubernur H. Seno Aji, Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni, serta sejumlah kepala daerah se-Kaltim.
Dari Kabupaten Kutai Timur, hadir Wakil Bupati Mahyunadi, didampingi sejumlah pejabat OPD terkait seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Roma Malau, Kepala Bapenda Syahfur, Kadis Ketahanan Pangan Ery Mulyadi, dan Kabag Ekonomi Setkab Kutim Vita Nurhasanah.
Turut hadir pula perwakilan Forkopimda, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 08.50 WITA dan berlangsung dinamis dengan berbagai arahan strategis.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi, percepatan transformasi digital layanan publik, serta penguatan program makan bergizi gratis bagi masyarakat.
“Kita harus kejar cakupan BPJS Ketenagakerjaan di atas 90 persen. Saat ini baru 70,11 persen. Pemerintah harus aktif mendorong sektor usaha agar menjamin perlindungan sosial bagi pekerja,” tegas Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan.
TPID diharapkan lebih aktif turun ke lapangan dengan berbasis data, meningkatkan koordinasi, dan mengambil langkah konkret. Diversifikasi pangan lokal dari darat hingga laut disebut sebagai solusi jangka panjang pengendalian inflasi yang juga mendukung ketahanan pangan daerah.
Menyoal digitalisasi, Gubernur menekankan bahwa transformasi digital tidak bisa berjalan setengah hati.
“TP2DD jangan hanya berpikir ke arah digitalisasi 2.0. Kita harus lompati ke 5.0. Semua layanan digital harus terdokumentasi, terukur, dan menjadi standar pelayanan publik,” ujarnya tegas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun menjadi sorotan penting. Gubernur menyebut MBG bukan sekadar program nasional, melainkan investasi strategis dalam membangun generasi unggul dan memutus rantai kemiskinan sejak dini.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat dan memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum penyedia makanan sehat dan bergizi.
Rudy juga mengingatkan pentingnya penganggaran untuk jaminan sosial di tingkat daerah.
Menurutnya, setiap kepala daerah harus menghadirkan inovasi dalam mendukung implementasi program BPJS Ketenagakerjaan agar perlindungan sosial menjadi hak nyata, bukan sekadar formalitas.
“Kalau kita ingin masa depan yang berkeadilan sosial dan tahan banting secara ekonomi, kita harus mulai dari sekarang, dari langkah konkret seperti ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekprov Sri Wahyuni dalam laporannya menyampaikan pentingnya integrasi berbagai program prioritas tersebut demi mempercepat pencapaian target pembangunan di Kaltim.
Ia juga menyoroti esensi dari pelaksanaan tiga agenda besar tersebut secara simultan dalam satu forum koordinasi tingkat tinggi.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto dalam paparannya menyampaikan program Paritrana Award sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan.
Ia mendorong seluruh daerah dan perusahaan untuk lebih progresif dalam menjamin keselamatan kerja dan hak-hak pekerja.
Agenda besar ini menjadi wujud nyata dari komitmen Kalimantan Timur dalam mengorkestrasi berbagai program lintas sektor untuk membangun masa depan daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan sosial.
