JAKARTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan daerah harus bergerak sejalan dengan arah besar pembangunan nasional setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025).
Rakor yang menghadirkan sederet menteri serta perwakilan Komisi II DPR RI itu menjadi momentum bagi Mahyunadi untuk merumuskan strategi pembangunan Kutim yang lebih terintegrasi.
Rakor tersebut menghadirkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta pejabat pemerintah pusat lain yang memaparkan berbagai agenda strategis.
Bagi Mahyunadi, penjelasan yang disampaikan dalam forum nasional ini memberikan dorongan kuat agar Kutim bergerak lebih progresif.
“Penjabaran dari beberapa materi itu memang luar biasa dan merupakan motivasi bagi saya, Wakil Kepala Daerah, untuk membangun dan mensinergikan semua strategi pembangunan dengan pemerintah pusat yang ternyata banyak sekali peluang,” ujar Mahyunadi, menyoroti sektor pertanian dan sekolah rakyat.
Mahyunadi juga merespons positif rencana pelantikan pejabat eselon II oleh Presiden yang memungkinkan ASN bergerak lintas wilayah.
Dia mengakui adanya pergeseran kewenangan daerah, namun tetap memandangnya sebagai langkah maju untuk kepentingan nasional.
“Harapannya kita mampu mengimplementasikan, mampu membawa ini ke daerah, kita implementasikan,” tegasnya, menekankan perlunya menemukan “benang merah” antara pembangunan daerah dan Pemerintah Pusat.
Tak hanya membahas arah pembangunan nasional, Mahyunadi juga menyoroti persoalan meritokrasi di daerah. Ia mengakui masih ada ASN yang bekerja lambat karena penegakan merit belum optimal.
“Makanya saya berharap dengan BKPSDM, ke depan seleksi pejabat itu betul-betul mengedepankan profesionalisme dan kemampuan seseorang di tempatnya,” pungkasnya.
Kehadiran Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, turut memperkuat pembahasan teknis. Ia menjelaskan bahwa dua kementerian—Pertanian dan Sosial—memerlukan peran ASN daerah sebagai bagian dari realisasi program nasional. Bahkan, ASN penyuluh pertanian Kutim akan dialihkan menjadi tenaga pusat mulai 1 Januari 2026.
“Koperasi Merah Putih juga nanti akan mengambil ASN-ASN yang ada di daerah,” ujarnya mengenai penugasan ASN dalam program sosial.
Rakor ini sebelumnya dibuka Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, yang menegaskan pentingnya reformasi birokrasi, peningkatan kualitas ASN, dan adaptasi terhadap digitalisasi.
Mahyunadi memastikan Kutim siap berbenah mengikuti arah besar tersebut demi pelayanan publik yang lebih cepat, profesional, dan responsif. (adv)
