KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman merespons pandangan umum Fraksi Demokrat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Kutim masa persidangan III Tahun 2023-2024, pada Senin (24/06/2024).
Bupati Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Demokrat terhadap capaian kinerja APBD Tahun 2023 yang telah memberikan dampak positif pada pembangunan dan ekonomi masyarakat Kutim.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen dalam peningkatan terus kesejahteraan masyarakat dalam hal ini penguatan maupun peningkatan terhadap pelayanan dasar di bidang infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan yang menjadi skala prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur,” kata Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Selain itu, dalam upaya pembangunan dan meningkatkan perekonomian tentunya berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dan tepat sasaran. “Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendapatkan bagi hasil deviden dari BUMD yang dikelompokkan ke dalam pendapatan asli daerah yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, terkait utang pemerintah daerah akan diupayakan untuk segera diselesaikan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pemerintah Daerah juga berupaya meningkatkan transparansi informasi publik agar mudah untuk diakses oleh masyarakat,” terangnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Fraksi Demokrat, Muhammad Amin, menyampaikan beberapa poin penting terkait Raperda tersebut.
Fraksi Demokrat mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 352,46 miliar atau 44,76% dari target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 787,53 miliar.
Namun, Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja keuangan Pemkab Kutim. Salah satunya adalah perlunya transparansi dalam struktur pendapatan daerah.
“Fraksi Demokrat ingin mengetahui lebih detail, apakah peningkatan PAD ini didominasi oleh BUMD/Perusda Kutim atau berasal dari sektor lain. Hal ini penting untuk melihat potensi PAD di masa depan dan meminimalisir ketergantungan pada sektor tertentu,” jelas Muhammad Amin. (K/ADV)
